Oleh : Ir. ARIFIN
(Penyuluh Madya di BP4K Kab.Cianjur)
ABSTRAK
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kenrja penyuluh pertanian pada dinas pertanian Kabupaten Cianjur pada tahun 2008 – 2009 dinilai masih rendah. Rendahnya kinerja tersebut akibat dari rendahnya imp-lementasi kebijakan dan kurangnya pemotivasian .
Dengan menggunakan Metoda survey yang bersifat deskriptif pada sample 111 penyuluh sebagai responden dari 155 orang jumlah penyuluh dianalisis dengan menggunakan path analisys atau analisisis jalur , diperoleh kesimpulan bahwa (1) ada hubungan positif yang erat antara implementasi kebijakan dengan kinerja penyuluh (r = 0,590). Dan berpengaruh nyata, dibuktikan oleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel, besarnya pengaruh tersebut 22,83 %. (2) Ada hubungan positif yang cukup erat dan berpengaruh nyata antara pemotivasian denga kinerja penyuluh ( r = 0,688) . besarnya pengaruh pemotivasian 26,70 %. (3) Implementasi dan pemotivasian secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat erat dan berpengaruh sangat nyata terhadap kinerja penyuluh pertanian (r = 0,709) besarnya pengaruh 49, 52 %. (4) Selain pengaruh dari implementasi kebijakan dan pemotivasin, kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Cianjur di pengaruhi pula oleh paktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh tersebut adalah 50,48 %.
ABSTRACT
The main case in this research is low produktivity of agricultur extension workers at Agriculture Departement in Cianjur Regency. This low productivity 0f work is affected by the less of practical laws and less of giving motivation.
The method use is survey method wich has descriptive analisys, the sample are 111 personwho work as agriculture extension workers as respondents from 155 total numbers. Technically this is also used Path Analisys.
The result shown that (1) there is good relationship between the implementation laws and productivity of work (r = 0,590). This can be seen that t counted is more than t table, the affection is about 22,83 %. (2) There is also positive relation and get closer between giving motivation and productivity of work, giving motivation is shown 26,70 %. (3) The implementation of laws and giving motivation is shown positif relation (r = 0,709) and this givesgood imfluence to the productivity of workers. The amount of influences is 49,52 %. (4) There are also some variables that are not analyzed in this research. The influence of variables is 50,48 %.
PENDAHULUAN
Penyuluhan Pertanain merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Pembangunan Pertanian secara utuh. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Peraturan Menpan 2008). Dengan demikian Penyuluhan Peranian dinilai sangat strategis karena berada paling dekat dengan para petani dan para pelaku agribisnis lainya.
Kelmbagaan penyuluhan pertania di Indonesia sudah ada sejak Departemen Pertanian di bentuk. Penyuluhan Perrtanian kala itu diselenggarakan oleh Kementrian Pertanian yaitu Jawatan Pertanian Rakyat. Kemudian kelembagaan penyuluhan pertanian senatiasa mengalami perubahan dan dinamika seiring dengan dinamika dan perkembangan pembangunan nasional. Periode (1966 – 1990) penyuluhan pertanian berada di bawah koordinasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan sistem kerja LAKU, dilengkapi dengan supervisi yang teratur dan berkesinambungan. Menururt Vitalaya dalam Puspadi (2004) Periode ini merupakan periode keemasan dan puncak prestasi bagi penyuluhan di Indonesia karena terbukti pada tahun 1984 tercapainya swasembada pangan.
Periode (1990 – 2000) terjadi perubahan yang sangat mendasar yakni dibentuknya lembaga Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) sebagai unit kerja organik penyuluhan pertanian yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota .
Pada Era Otonomi Daerah berdasarakan UU No 22 tahun 1999 dilaporkan oleh Puspadi (2002) bahawa penyuluhan pertanian berada pada kondisi yang kritis dan memprihatinkan, efektivitasnya rendah dan cenderung sangat rendah.
Setiap ada perubahan implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap kinerja penyuluhan pertanian , gejala ini oleh Andrew Dunsire yang dikutif Wahab (2004 :6) dinamakan sebagai imlementation gap yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
KINERJA
Kinerja merupakan terjemahan dari performance sama artainya dengan prestasi kerja , pelaksanaan kerja dan pertunjukan kerja . Robbins alih bahasa Pujaatmaka (1996:218) mengemukaan bahwa kinerja adalah fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Demikian pula Mitchel dalam Sedermayanti (2001 : 51) performance = ability x motivation. Dengan demikian dapat diartikan bahwa motivasi merupakan satu variable yang dapat mempengaruahi kinerja seorang pegawai dalam organisasi. Suprihanto (1998 : 7) berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan berarti dilihat/dinilai dari hasil fisiknya saja, tetapi meliputi berbagai hal seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hala-hal spesifik berhebungan dengan bidang dan level pekerjaannya. Dengan demikian kinerja dapat dilihat dari apa yang dilakukan atau dihasilkan oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas kerjanya. Sejalan dengan itu Mitchel dalam Sedermayanti (2001 : 5l) menyebutkan indicator kinerja meliputi lima
MOTIVASI
Motivasi memiliki pengertian yang beragam baik yang berhubungan dengan prilaku individu maupun prilaku organisasi. Namun apapun pengertiannya yang terang monivasi merupakan unsur penting dalam diri manusia yang berperan mewujudkan keberhasilan dalam usaha atau pekerjaannya.
Motivasi berasal dari bahasa latin yakni ” movere ” sama dengan move dalam bahasa Inggris yang berarti mendorong atau menggerakan. Dengan demikian motivasi merupakan upaya untuk mendorong atau menggerakan orang lain agar mau bekerja secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Motivasi menurut George R Terry dalam Ridwan (2004 : 260) adalah keinginan yang terdapat dalam diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Motivasi seorang pegawai bisa terjadi pasang surut tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu seorang pemimpin sebagai motivator harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya sehingga mereka memiliki tanggungjawab yang tinggi serta dapat menunaikan segala tugasnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang diantaranya adalah kebutuhannya. Maslow dalam sedermayanti (201:105) menggolongkan kebutuhan manusia kedalam lima tingkat kebutuhan, terdiri atas strata yang paling rendah sampai strata paling tinggi yaitu sbb. : (1) kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan rasa aman, (3) kebutuhan sosial, (4) kebutuhan akan harga diri dan penghargaan dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Ke lima faktor pemuas kebutuhan tersebut selanjutnya akan menjadi bahasan dalam tulisan ini..
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
Kebijakan atau polecy merupakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Menurut PBB yang dikutif Wahab (2004 : 2) kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan Carl Friederick dalam Winarno (2004 : 16) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Winarno (2003 : 28-31) Kebijakan publik merupakan proses yang sistematis melalui tahapan-tahapan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Islami (2001 : 20, 21) Kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksankan atau tidak dilaksanakn oleh pemerintah yang mempunya tujuan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Santoso dalam winarno (2003 : 170) menyimpulkan bahwa setiap kebijakan/tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik Kebijakan negara dapat berupa peraturan perundang-undangan, pidato-pidato pejabat teras negara, atau berupa tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik / kebijakan negara merupakan pedoman yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti pidato pejabat negara dan tindakan-tindakan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalianj aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Wlliam Dun 1999 : 132). Implementasi kebijakan lebih bersifat praktis, berkaitan erat dengan politik, administrasi, kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan. Implemenasi kebijakan merupakan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan guna mewujudkan satu program atau kebijakan menjadi kenyataan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Implemntasi kebijakan merupakan suatu proses penjabaran kebijakan yang bersifat makro (abstrak) menjadi kebijakan yang bersifat kongkrit (mikro), Oleh karena itu proses implementasi kebijakan lebih penting dari seluruh kegiatan proses kebijakan. Menurut Winarno (2004 :158) ada enam kebijakan yang mempunyai potensi menimbulkan masalah, yakni ,kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontraversial, kebijakan yang komplek, kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan dan kebijakan yang berhubungan dengan krisis. Selanjutnya Edwars III dalam tangkilasan (2003 : 120 mengemukakan empat dimensi kritis yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Keempat dimensi tersebut antara lain : komunikasi, sumberdaya, disposisis dan birokrasi. Agar imlemenasi kebijakan menjadi efektif maka keempat factor iritis di atas secara simultan harus dipenuhi sebagaimana mestinya, karena jika salah satu factor saja tidak baik maka implementasi suatu kebijakan sangat dimungkinkan tidak berjalan secara efektif.
HUBUNGAN IMPLEMNTASI KEBIJAKAN DAN
PEMOTIVASIAN DENGAN KINERJA PENYULUH
Tidak semua kebijakan Publik dapat diimplementasikan , tergantung dari kemampuan organisasi untuk melaksanakan keputusan kebijakan tersebut. Setiap kebijakan memiliki potensi untuk mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut mungkin karena pelaksanaannya yang jelek, kebijakannya yang jelek atau memang kebijakannya yang bernasib jelek. Menurut Edgar ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi , (2) sikap , disposisi, respon para implementator, (3) kondisi kualitas dan kuantiítas sumberdaya (4) struktur birokrasi. Di samping itu sukses tidaknya implemenasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor manusia sebagai pelaku utama. Kesanggupan, kesungguhan, kemampuan dan motivasi merupakan energi tersendiri yang dapat mendorong suksesnya implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu faktor manusia perlu didorong diberikan motivasi agar mereka dapat menunjukan sikap disiplin, kreatif, inovatif dan komunikatif serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila faktor – faktor tersebut di atas di kondisikan sebaik-baiknya, maka kebijakan itu akan terimplementasikan secara baik. Apabila suatu kebijakan diimplemntasikan secara baik, maka akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik pula. Artinya terdapat hubungan yang jelas antara implemntasi kebijakan, dan pemotivasian dengan kinerja seorang pegawai (Penyuluh Pertanian).
METODOLOGI
Metoda yang digunakan dalam kajian ini ádalah metoda survey, dilaksanakanpada Bulan februari – Bulan Juli 2007. Sedangkan yang menjadi objek penelitian hádala penyuluh pertanian pada Dinas pertanian Kabupaten Cianjur berjumlah 155 personil terdirir atas 35 orang penyuluh ahli dan 120 orang penyuluh trampil. 111 orang diantara mereka terlibat langsung sebagai responden antara lain 25 orang penyuluh ahli dan 86 penyuluh trampil. Dalam pengkajian ini terdapat tiga variable yakni variable Implementasi kebijakan (X1) , dan pemotivasian (X2) sebagai variable bebas dan kinerja penyuluh pertanian (Y) sebagai variable terikat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan menggunakan angket yang telah diuji validitas dan realibitasnya . Data yang telah berhasil dikumpulkan diolah, dan dianalisis. Metoda analisisis yang digunakan hádala analisis jalar (Fath Analisys) yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variable indefendent terhadap variable defendent.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum Aparatur Dinas pertanian Kabupaten Cianjur
Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur pada Tahun 2010 tercatat 311 personil, dengan status PNSD 287 orang dan PNSD Provinsi DPK 24 orang. Penyuluh Pertanian yang menjadi objek penelitian berjumlah 155 orang, terdiri atas 35 orang penyuluh ahli dan 120 penyuluh trampil. Tempat tugas mereka tersebar di desa, kecamatan/BPP danb 15 orang diantaranya bertempat tugas di Dinas pertanian Kabupaten. Berdasarkan golongan kepangkatan golongan II ada 10 orang, golongan III 137 orang dan Golongan IV 8 orang. Sedangkan bedasarkan pengalaman kerja mereka sebagian besar (70,5%) dari mereka sudah memiliki masa kerja di atas 20 tahun.
Keadaan Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Cianjur
Kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebelum otonomi daerah berada pada lembaga Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP), yaitu unit kerja organik penyuluhan pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. BIPP menjadi satminkal seluruh penyuluh pertanaian, perikanan, peternakan danperkebunan.. Setelah otonomi daerah Dinas Pertanian dan hortikultura, BIPP, SPHB danDinas Perkebunan di gabung menjadi Dinas Pertanian, sedangkan Dinas peternakan dan Dinas perikanan menjadi Dinas Perikanan dan Peteranakan. Penyuluh Pertanian di pecah menjadi penyuluh Pertanian bertanggungjawab kepada Dinas pertanian dan Perkebunana dan Penyuluh perikanan peternakan bertangungjawab kepada Dinas Perikanan dan Peternakan. Implementasi kebuijakan penyuluhan pertanian dalam hal ini adalah kebijakan penyuluhan pertanian pada Dina Pertanian Kabupaten Cianjur di era otonomi daerah.
Dalam penelitian ni di diteliti empat aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwars (2003) yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisis dan birokrasi.
Beradsarkan hasil angket diperoleh data bahwa keadaan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Dinas pertanian Kabupaten Cianjur sbb. ;
Tabel 1. Keadaan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi
KebijananPenyuluhan Pertanian di Kabupaten Cianjur
No | Indikator | Niali maksimum | Nilai yang dicapai | Prosentase | Katagori |
1 | Komunikasi | 3330 | 2067 | 62,07 | Sedang |
2 | Sumberdaya | 5550 | 3233 | 58,25 | Sedang |
3 | Disposisi | 3330 | 1932 | 58,02 | Sedang |
4 | Struktur birokrasi | 3330 | 2029 | 60,93 | Sedang |
Total | 15540 | 9261 | 59,59 | sedang | |
Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas menunjukan bahwa keadaan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur berada pada posisi sedang dengan skor 9261 atau 59,59 % dari harapan. Kebijakan penyuluhan pertanian telah dikomunikasikan atau diinformasikan melalui rapat-rapat dinas yang diselenggarakan setiap bulan, namun konsistensinya tidak mantap dan pemahaman akan kebijakan tersebut belum sesuai harapan. Hal ini mungkin dikarenakan (1) paserta rapat terbatas hanya koordinator penyuluh dan tidak semua koordinator penyuluh peneruskan informasi yang diterimanya kepada seluruh penyuluh di wilayah kerjanya (2) terjadi break down comunnication (3) terjadi distorsi atau pemindahan informasi yang salah (4) kurangnya petunjuk-petunjuk teknis secara tertulis yang diberikan kepada para penyuluh, (5) kebijakan yang sering kali berubah-ubah. Sementara itu sumberdaya penyuluh, sumber dana dan fasilitas penyuluhan ada tetapi tidak memadai sesuai kebutuhan. Sedangkan ketika mereka diminta tangapannya tentang kebijakan penyuluhan yang sedang berlaku mereka menilai sedang-sedang saja artinya tidak terlalu jelek, tetapi dianggap terbaikpun tidak. Demikian pula struktur birokrasi yang ada.
Keadaan faktor-faktor impelemtasi kebijakan seperti di atas memungkinkan untuk tidak tercapainya tujuan penyuluhan yang maksimum. Karena untuk mencapai tujuan yang efektif dari suatu kebijakan diperlukan implementator yang memahami keputusan kebijakan yang akan diimplemetasikan.. Kebijakan tersebut harus konsisten serta sesuai dengan harapan para pelaksana sehingga tumbuh sikap positif darti mereka dan didukung oleh sumberdana, dan sumberdaya yang cukup kualitas maupun kuantitasnya, kemudian birokrasi yang ada harus sederhana yang menjamin mereka mudah mendapatkan bimbingan dan pelayanan manakala mendapat kesulitan kapan saja dan di mana saja dalam situasi apapun.
Keadaan Pemotivasian terhadap Penyuluh Pertanian di Kabupaten Cianjur
Motivasi adalah dorongan jiwa sesorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan/tindakan. Motivasi seorang anggota organisasi /institusi menenetukan kinerja oarang yang bersangkutan dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi/insatitusi tersebut. Oleh karena itu motivasi sesorang perlu di tumbuhkan dan ditingkatkan serta dipelihara. Motiva seseorang tergantung dari tingkat kepuasan masing-masing. Dalam penielitian ini yang dijadika ukuran kepuasan adalah (1) kepuasan atas pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pangan, sandang, dan perumahan (2) kepuasan atas kebutuhan rasa aman dari kehilangan pekerjaan/jabatan, rasa aman dari kehilangan pendapatan dan rasa aman dari mutasi tempat kerja, (3) kepuasan atas pemenuhan kebutuhan sosial yaitu kesempatan untuk bergaul, berkoordinasi, kesamaan hak dan perlakuan adil dari pimpinan, (4) kepuasan atas pemenuhan kebutuhan prestise antara lain; kesempatan meraih kedudukan/jabatan, memeperoleh kewenangan ,mendapatkan fasilitas dan kesempatan untuk memperoleh penghargaan /pengakuan dan (5) kepuasan atas pemenuhan kebutuhan aktualisasi yakni mengembangkan ide-ide dan kreativitas dan kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan. Dengan mengetahui tingkat pemuasan kebutuhan anggota suatu organisasi/institusi maka seorang pimpinan dapat menentukan cara pemberian motivasi (pemotivasian) yang tepat sehingga mereka bekerja secara sungguh-sungguh dan ikhlas demi tercapainya tujuan organiasi/intitusi.
Keadaan motivasi penyuluh pertanian di Kabupaten Cianjur dari lima indikator yang dinilai menunjukan katagori sedang (Skor 64,01% dari harapan) hal ini memungkikan bahwa motivasi kerja mereka masih bisa ditingkatkan. Kebutuhan rasa aman hampir menduduki posisi sangat tinggi karena penyuluh pertanian dalah PNS yang pendapatannya sudah dijamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mereka adalah pejabat fungsional yang jabatannya pun relatif stabil jarang sekali terjadi mutasi karena penyuluh pertanian yang bertugas disuatu wilayah, semakin lama di wilayah tersebut diharapkan akan semakin memahami karakteristik wilayah kerjanya.
Tabel 2. Keadaan Motivasi Kerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Cianjur
No | Indikator | Nilai maksimum | Nilai yang dicapai | Prosentase | Katagori |
1 | Pemenuhan keb. Dasar | 3330 | 2018 | 60,60 | Sedang |
2 | Pemenuhan keb. Rasa aman | 3330 | 2813 | 84,47 | Sangat tinggi |
3 | Pemenuhan Keb.sosial | 7770 | 4738 | 60,98 | Sedang |
4 | Pemenuhan Keb. Prestise | 5550 | 3356 | 60,47 | Sedang |
5 | Pemenuhan Keb. Aktualisasi diri | 3330 | 1997 | 59,97 | Sedang |
Total | 2330 | 14922 | 64,01 | Sedang |
Keadaan Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Cianjur
Kinerja penyuluh merupakan hasil kerja, unjuk kerja , pelaksanaan pekerjaan, pencapaian kerja atau penampilan kerja. Seorang penyuluh yang diperoleh melalui proses pengelolaaan input berupa implementasi kebijakan dan pemberian motivasi menjadi out put berupa kinerja.
Berbagai indikator dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja salah satu diantaranya yang dikemukakan oleh Mitchell dalam Sedermayanti (2001 : 51) antara lain meliputi pelaksanaan pekerjaan, disiplin, inisiatif, kemampuan dan komunikasi.
Berdasarkan indikator-indikator tersebut keadaan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Cianjur, tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Keadaan Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Cianjur
No | Indikator | Nilai maksimum | Nilai yang dicapai | Prosentase | Katagori |
1 | Pelaksanaan pekerjaan | 8880 | 5228 | 58,87 | Sedang |
2 | Disiplin | 2220 | 1308 | 58,92 | Sedang |
3 | Inisiatif | 2220 | 1257 | 56,62 | Sedang |
4 | Kemampuan | 3330 | 1996 | 59,94 | Sedang |
5 | Komunikasi | 3330 | 1878 | 56,39 | Sedang |
Total | 19980 | 11667 | 58,39 | Sedang |
Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini diukur tugas pokok penyuluh pertanian berdasarkan Keputusan Menkowasbangpan No. 19 Tahun1999. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ternyata tidak semua penyuluh mendapat kesempatan pendidikan dan latihan karena kesempatan yang ada terbatas, kegiatan penyuluhan seringkali tidak berpedoman kepada rencana kerja tetapi lebih pada instruksi atau perintah atasan yang bersifat mendesak, setiap tahun setiap penyuluh menyusun rencana kerja tetapi baru bersifat formalitas belum dijadikan acuan kerja. Demikian pula evaluasi terhadap rencana kerja sebagian besar penyuluh tidak melakukannya. Kedua ; Displin adalah cerminan budaya kerja seorang pegawai, mencermikan kekuatan suatu organisasi. Seorang yang berhasil atau berprestasi umumnya adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi. Prijodarminto (l992 : %) mengatakan bahwa jika setiap insan PNS berdisiplin tidak mustahil instasi atau organisasi dimana mereka bekerja akan memperlihatkan suatu organisasi yang sehat, kuat dan berprestasi. Ada dua indikator yang dijadikan ukuran disiplin dalam hal ini yakni keteraturan dan ketaatan terhadap perturan yang berlaku. Berdasarkan kedua indikator tersebut dinyatakan bahwa disiplin para penyuluh di Kabupaten Cianjur tergolong katagor sedang. Ketiga ; Inisiatif atau prakarsa dijadikan indikator penilaian peleksanaan pekerjaan sesuai dengan PP RI No. 10 Tahun 1973 tentang Penilaian Pelakasanaan Pekerjaan PNS. PNS yang memilki prakarsa adalah mereka yang tidak menunggu petunjuk atau perintah atasan, selalu mencari tata cara kerja baru, selalu berusaha memeberikan saran yang baik kepada atasannya sehingga organisai / instansi tempat mereka bekerja menjadi dinamis dan dengan segera mencapai tujuan bersama. Inisiatif para penyuluh di Kabupaten Cianjur masih tergolong cukup atau sedang artinya mereka masih menunggu petunjuk-petunjuk atasan, kurang krteatif dan baru meberikan saran jika diminta. Keempat kemampuan atau kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tupoksinya Penyuluh Pertanian Kabupaten Cianjur masih pada posisi sedang belum memiliki kemampuan yang tinggi. Kelima , komunikasi penyuluh pertanian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dalam melaksnakan penyuluhan pertanian baik vertikal yaitu komunikasi antara penyuluh dengan atasannya maupun horizontal antara penyuluh dengan penyuluh masih tergolong sedang..
Kineraja penyuluh merupakan bangunan dari kelima indikator dan termasuk katagori sedang.
Hasil Pengujian
Berdarakan hasil pengujian terbukti bahwa implmentasi kebijakan dan pemberian motivasi baik secra parsial maupun secara bersama-sama secara nyata berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Cianjur artinya bahwa tinggi rendahnya kinerja penyuluh pertanian tergantung pada kindisi faktor-faktor yang terlibat dalam suatu implementasi dan motivasi kerja para penyuluh itu sendiri.
Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja penyuluh di Kabupatren Cianjur adalah 22,82 % terdiri atas pengaruh langsung 13,69% dan pengaruh tidak langsung 9,13 %. Sementara itu motivasi kerja memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja penyuluh yaitu sebesar 26,70%. Implementasi kebijakan dan pemotivasian secara bersama-sama meberikan pengaruh sebesar 49,52 % dan sisanya (50,48%) adalah hasil dari pengaruh lain.
Kesimpulan
1. Implementasi kebijakan dan pemberian motivasi serta kinerja penyuluh pertanian di
Kabupaten Cianjur berada dalam kondisi sedang.,
2. Antara implementasi kebijakan dengan kinerja penyuluh secara parsial mempunyai hubungan yang erat dan sangat significant baik secara langsung maupun tidak langsung artinya semakin baik implementasi kebijakan maka kinerja penyuluh akan semakin baik. Demikan pula antara motivasi dengan kinerja penyuluh., antara implementasi dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja penyuluh.
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur terdapat terdapat interaksi antara implementasi kebijakan dengan motivasi, dan kemudian secara bersama-sama mempeberikan pengaruh positif terhadap kineja penyuluh pertanian. Besarnya pengaruh sebesar 48,52 %.
Selain implemenasi kebijakan dan motivasi, kinerja penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dipengaruhi pula factor lain diantaranya , kepemimpinan, hubungan psikologis antara pejabat struktural dengan pejabata fungsional penyuluh, kebijakan dibidang penyuluhan, kondisis lingkuyngan dan lain lain.
S a r a n
Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, pimpinan Dinas Pertanian hendaknya meningkatkan komunikasi Samsung rasa dengan para penyuluh pertanian, memberikan fasilitas yang memadai, memberikan bimbingan yang lumintu, serta memberikan motivasi dorongan lepada para penyuluh secara bijak dan persuasip.
Daftar Pusataka
Duna, William, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publio,diterjemahkan oleh Samodra Wibawa,dkk, Yogyakarta : Gajah Mada Ubiversity Press.
Edwars Geoge, 2003, Implementasi Kebijakan Publio, Alih Bahasa oleh Hesel Nogi Tangkilasan, Yogyakarta : Lukman Offset.
Emest J. Mc Cormick, 1985, Industrial Psycology, New Cork
Ismail, M.Irfan, 1993, KebijakanPublik, Jakarta
………………., 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta
Mangkinagara. A.A, Anwar Prabu,2000, ManajemenSumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung
Panuju, 1995, Komunikasi Bisnis, Jakarta : PT Gramedia.
Prijodarminto, 1992, Disiplin Kiat Menuju Sukses, jakarta : PT. Pradnya Paramita.
Robbin Stephen, 1994, teori Organisasi, Alih Bahasa oleh Yususf Udaya, Jakarta : Arean.
Sedarmayanti, 2000, Restrukturisasai dan Pemberdayaan organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan , Bandung : Mandar Maju.
........................., 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung : Mansar Maju.
........................., 2003, good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung : Mandar Maju.
.........................., 2004, Good Gavernance Bagian Kedua, Bandung : Mandar Maju.
Sendjaja,dkk, 1999, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : Universitas Terbuk.
Siagian Sondang P, 1991, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jkarta : Rineka Cipta.
Streers, Richard M, 1985, Efektivitas Organisasi, Jakrta : Erlangga.
Sugiyono, 2004, 2004, Statistik untul Penelitia, Bandung : Alfabeta.
..............., 2004, Metoda Penelitian Administrasi,Bandung : Alfabeta.
Suprihanto, 1998, Penilaian Kinerja dan pengembangan Karyawan, Edisis Pertama, Yogyakarta: BPFE.
Thoa Miftah,2003, Ilmu Administrasi Negara, Jakarta : PT Raja Gapindo Persada.
Winarno Budi,2002, Teori dan proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo.:
B. Peraturan Prundang-undangan
UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah
Kerputusan Menteri Koordinator Pengawasan pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara republiki Indonesia nomor 19 Tahun 1999, tentang Penyuluh Pertanian danAngka Kreditnya.
Keputusan Besama Menetri Dal;am Negeri dan Menteri Pertanian Republi Indonesia, Nomor 54 Tahun 1999, Nomor 301/Kpta/LP-20/1999, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Jkarta.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2002, Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertaian, Badan SDM Departemen {ertanian Republik Indonesia, Jakarta
C. Makalah
Azis Amin, 2006, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Tegal Jawa Tengah
Puspadi Ketut, 2004, Status Posisi Penyuluhan Pertanian dalam Mengembangkan Usaha Agribisnis Berkrakyatan, Manado.
Sawal dan Akhsan,2004, Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian di Era Otonomi Daereah, Minahasa.
1 komentar:
yaah....ibarat jauh panggang dari api harapan penyuluh harus lebih baik kinerjanya...mekanisme pengaturan dan penyelenggaraaan penyuluhan belum sesuai cita-cita sebagaimana dalam UU dan peraturan yang berlaku....emang nasib penyuluh masih perlu perbaikan
Posting Komentar